BKM Berikan Aturan Perizinan Usaha Tetap

Perlu diketahui, perizinan sebenarnya tak hanya dilakukan untuk mendirikan sebuah usaha saja. Tetapi masih banyak terdapat konsekuensi dari berbagai usaha tersebut yang juga membutuhkan perizinan. Misal, perizinan pasang nama, perizinan keramaian untuk menjalankan bisnis restoran dan sebagainya. Nah, yang mendasari aturan tersebut ialah Keputusan Presiden No.5 Tahun 1984 mengenai pedoman pengendalian perizinan dan penyelenggaraan bidang usaha. Aturan perizinan usaha tetap tersebut dibuat untuk melaksanakan izin pendirian usaha agar dapat berjalan secara sempurna, terstruktur secara hukum dan bisa dipertanggung jawabkan semua legalitasnya. Memang izin pendirian usaha tersebut penting untuk dilakukan agar operasional usaha bisa terdukung dengan sempurna, baik dalam bentuk usaha perseorangan maupun usaha yang berskala besar.

izin-usaha

Memiliki perizinan usaha memang sama halnya dengan mempunyai identitas yang resmi dari pendirian usaha Anda. Jadi usaha yang sudah Anda jalankan tersebut secara real dinyatakan sah atau legal karena sudah memperoleh lisensi atau perizinan yang resmi dari BKPM. Kewenangan izin usaha yang dilakukan BKPM jika kita lihat dari konteks perundangan-undangan No.22/1992 dan perundangan-undangan No.32/2004 jelas menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan perizinan sesuai aturan yang diberlakukan oleh BKPM, terdapat beberapa jenis perizinan seperti perizinan fasilitas fiskal, usaha tetap, pembebasan ataupun keringanan bea import barang, perpanjangam izin khusus pekerja asing, rekomendasi visa, planning penggunaan pekerja asing dan izin bahan baku. Sementara untuk izin yang telah diterbitkan pemerintahan provinsi yakni perizinan perpanjang pekerja asing yang telah bekerja dalam wilayah kota maupun kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Sedangkan untuk perizinan yang telah diterbitkan pemerintahan kabupaten/kota yakni perizinan lokasi, perizinan sertifikat hak kepemilikan tanah, IMB dan UUG. Nah, untuk keuntungan perizinan usaha tetap dari BKPM diberlakukan ketentuan jika telah melakukan produksi dan sudah melampaui batas waktu yakni 3 tahun. Selain itu, masa berlakunya izin usaha untuk PMA berlaku hingga 30 tahun dan untuk PMDN masa berlakunya sampai perusahaan terus berproduksi atau beroperasi. Untuk ketentuan pengajuan perizinan ke BKPM, harus melengkapi fotocopy akte notaris, domisili, SK Kehakiman, TDP, NPWP, penyewaan kantor, surat persetujuan BKPM dan UUG serta LKPM.